Identity and Violence: bahasan dan catatan
Introduksi
Buku yang dibahas mempunyai judul “Identity and Violence, The Illusion of Destiny”, ditulis oleh penerima anugerah Nobel Ekonomi tahun 1998, Amartya Sen, London 2006, Allen Lane. Baik judul maupun isi dapat dikatakan amat provokatif, apalagi ditulis oleh seseorang yang analitis seperti Amartya Sen. Ciri provokatif ini akan semakin terbaca jika kita mengamati komentar-komentar publik atas buku sebagaimana yang direkam oleh website amazon. Isinya sendiri dapat dikatakan tidak menjadi satu karya yang selesai, tapi lebih sebagai sebuah karya yang mengangkat kebaruannya (ciri yang sering disebut non-exhaustive). Jika kita membaca buku ini maka kita akan teringat dengan banyak karya dari penulis multikulturalisme, seperti Will Kymlicka dan Charles Taylor.
Bahasan di bawah ini akan berusaha untuk menjabarkan pokok gagasan, dan juga catatan atas gagasan itu. Bahasan juga akan berusaha mengungkap relasi antara gagasan dan konteks sejarah sebagaimana yang ada pada Amartya Sen.
Alur gagasan
Cara paling mudah untuk melihat alur gagasan dalam buku ini adalah dengan melihat daftar isi. Buku ini mempunyai daftar isi sebagai berikut:
Bab I : The Violence of Illusion (Kekerasan yang berasal dari ilusi)
Bab II : Making Sense of Identity (memikir ulang identitas)
Bab III : Civilizational Confinement (pengurungan peradaban)
Bab IV : Religious Affiliation and Muslim History (afilisasi religi dan sejarah muslim)
Bab V : West and Anti-West (barat dan anti-barat)
Bab VI : Culture and Captivity (kebudayaan dan kungkungan)
Bab VII : Globalization and Voice (globalisasi dan seruan)
Bab VIII : Multiculturalism and Freedom (multikulturalisme dan kebebasan)
Bab IX : Freedom to Think (kemerdekaan berpikir)
Memahami Amartya sen dan karya Identity and Violence
Jika seseorang yang amat analitis kemudian mengambil langkah untuk membuat tulisan yang bersifat ‘aksi’, maka akan ada 2 reaksi. Pertama, reaksi yang bersifat kikuk mengenai bagaimana mesti menanggapi. Kedua, kritik, dan seringkali kecaman. Reaksi ini timbul, misalnya, juga pada Anthony Giddens. Ia menulis mengenai konsep modernitas dan teori strukturasi yang seminal, tetapi pada suatu titik ia menulis “the Third Way” yang bersifat ‘aksi’. Kedua ragam reaksi ini bermunculan.
Sebagai langkah awal, Sen sepertinya sadar benar akan situasi ini, maka dia berusaha membuat definisi mengenai identitas secara lebih disiplin. Rumusan yang ia pakai bersifat filosofis dan sosiologis. Rumusan ini menepis anggapan bahwa ia jatuh pada penulisan pamflet. Rumusan yang ia jabarkan dalam bab II (Making sense of identity) dan bab III (Civilizational Confinement) dapat dikatakan mengusahakan kecukupan ilmiah.
Namun, sebagaimana kita lihat dalam banyak karya Sen mengenai wilayah sub-kontinen (India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Bhutan, Nepal, dan tetangga mereka seperti Afghanistan dan Burma), Sen menyebut latar belakang kehidupannya sebagai suatu penanda penting. Ia tidak ragu-ragu menyebut bahwa pendidikan awal yang ia jalani tidaklah membedakan mana pendidikan ilmu dengan etika dan sastra (Ia menjalani pendidikan di perguruan yang diasuh oleh Rabindranath Tagore). Ini membuat ilmu yang ia punyai mempunyai sifat manusia, dan juga secara langsung didorong untuk mengembangkan kemanusiaan. Ia mempunyai kegelisahan yang sama dialami oleh Tolstoy, tetapi ketika masuk pada tataran aksi, Sen jelas lebih produktif dan lebih strategis.
Corak proses kreatif seperti inilah yang kemudian memunculkan 2 karya yang mempunyai corak berbeda, meski sebenarnya keduanya mempunyai ciri kemanusiaan yang kuat. Dalam karya “Rationality and Freedom”, kita akan dipusingkan dengan rumusan-rumusan matematik, filsafat (termasuk logika), dan analisis spasial, tetapi dalam “Identity and Violence”, ia memakai bahasa yang menyala-nyala, bersifat langsung, dan di sana-sini memunculkan kemarahan.
Identitas dan Kekerasan: Dunia sub-kontinen sebagi dasar berpijak
Ungkapan yang paling menyolok Sen dalam upaya memerangi stereotipe adalah bahwa ia menyebut bahwa India adalah plural, dan bukan Hindu. Ia menyebut kaisar Mughal yang muslim dan membuat sub-kontinen menjadi kekaisaran yang damai. Di lain sisi, Sen juga mengkritik pendekatan penguasa atau tata aturan yang justru ahistoris dengan memunculkan kategori agama. Sejarah dekolonisasi India dan Pakistan (dan Bangladesh) pun sebenarnya penuh darah karena ada pendekatan jenis ini. Lebih buruknya lagi, Sen menyebut soal kasta (dalam Hindu) yang semakin mempertajam kritik.
Sen merumuskan bahwa identitas itu tidaklah monolitik, melainkan berlapis dan dapat mengalami duplikasi. Sen mengajak orang untuk memahami “pihak lain (mohon maaf kepada pembaca karena saya memakai ungkapan bahasa Jawa yang amat pas untuk ini “liyaning liyan”). Identitas yang tidak monolitik ini menguji manusia untuk memakai semua daya cipta manusia untuk menyelenggarakan kehidupan bersama. Hal ini dapat dibandingkan dengan dua cara (diantara ratusan cara) dalam memahami pihak lain. Pertama, menggunakan nalar. Memahami pihak lain memang butuh nalar, dan itu berarti upaya. Memahami pihak lain, dengan ini, adalah upaya terus menerus. Kedua, cara yang mudah yaitu tatapan mata. Salah satu alasan kenapa pembunuhan selalu mengandaikan orang yang emosional, atau kemabukan, atau selalu tidak berani memandang mata korban adalah karena jika manusia satu memandang mata manusia lain, maka dia akan melihat dirinya sendiri. Sederhana. Sejarah pembantaian besar, misalnya Bosnia-Herzegovina, menunjukkan bahwa pembantai mempunyai rasa gentar melihat mata korban, sehingga pembunuhan dilakukan dengan cepat.
Jika Sen mengaitkan identitas dengan kekerasan, hal itu berhubungan dengan 2 hal pokok, yaitu “Identity disregard” dan “Singular affiliation”. “Identity disregard” menunjuk pada pengingkaran identitas sebagai proses pertumbuhan, saling pengaruh, tindak dan nilai. “Singular affiliation” menunjuk pada anggapan bahwa setiap individu/orang terkait dengan satu pengelompokan kolektif saja. Di sini ada proses stereotipe, marjinalisasi, dan juga kekerasan halus.
Contoh yang ia pakai, lagi-lagi, adalah dunia sub-kontinen, terutama India. Tentu saja, Sen sadar benar akan konteks dunia, tetapi ia ingin menekankan segi pengalaman dan latar belakang-nya, sehingga paparannya menjadi sesuatu yang hidup dan nyata. Ia menghindari kategorisasi sekaligus karakterisasi yang dikembangkan, misalnya, oleh Samuel Huntington. Ia mengkritik kekerasan di India yang memakai identitas (:politik identitas) bukan hanya sebagai upaya perluasan pengaruh dan kekerasan, melainkan juga topeng untuk menutupi jatuhnya korban akibat kekerasan itu. India, ia menyebut, “…, that India, with more than 80 percent Hindu population, is led today by a Sikh prime minister (Manmohan Singh), and headed by a Muslim president (Abdul Kalam), with its ruling party (Congress) being presided over by a woman from a Christian background (Sonia Gandhi). Such mixture of communities can be seen in most walks of Indian life, from literature and cinema to business and sports, and they are not seen as anything particularly special”….
Kita bisa bandingkan misalnya dalam konteks Indonesia,
…“Tetapi ada beberapa masalah dalam mengidentifikasi Dayak, baik sebagai penganut animisme atau pemeluk agama Kristen. Pertama-tama, hal ini menimbulkan masalah pada identitas orang-orang Dayak yang sudah masuk Islam. Sellato (1989) mengklaim bahwa sekitar 90 persen orang Melayu pada mulanya adalah orang-orang Dayak yang telah masuk Islam. Coomans juga melaporkan bahwa banyak orang Kutai percaya, mereka adalah keturunan Dayak Tunjung, meski budaya Kutai telah dipengaruhi oleh banyak kebudayaan yang berbeda-beda termasuk deutero-melayu, India, Jawa, dan Bugis. Afiliasi keagamaanlah, dan bukannya kebudayaan yang membedakan mereka (Coomans, 1987:4). Coomans menulis bahwa pemeluk-pemeluk Islam di kalangan orang Dayak disebut ‘Halo’ (1987:4). Sellato (1989) menulis bahwa istilah Dayak merupakan panggilan atau gelar untuk menghina, yang digunakan oleh penduduk pesisir dan orang-orang Islam untuk menyebut penduduk bukit yang non-muslim.
Dengan demikian, batasan antara Dayak dan Melayu tidaklah terlalu tajam, dan pembatasan tentang ke-Dayak-an seseorang pun selalu berubah-ubah (misalnya, dulu orang-orang Dayak yang ingin memperoleh jabatan dalam birokrasi pemerintahan harus masuk Islam, dan dengan cara demikian mereka menjadi ‘orang Melayu’). Jadi, penggunaan istilah ‘etnis’ dalam konteks perbedaan agama adalah hal yang menyesatkan karena sebagian orang ‘Melayu’ menjadi bagian dari kelompok etnis atau kebudayaan yang sama dengan orang-orang Dayak.
Kerumitan lain adalah banyaknya orang Kristen di Kalimantan diidentifikasi bukan sebagai orang Dayak, melainkan sebagai sebagai orang Ambon atau Batik. Situasinya bertambah rumit dengan adanya agama Hindu Kaharingan yang dianggap eksklusif bagi orang Dayak, tetapi mempunyai kesejajaran-kesejajaran yang signifikan dengan agama Hindu Bali. Sebagaiman ditulis oleh Schiller, “sebelum berdoa, jemaat kadang-kadang diingatkan untuk melipat tangan mereka dalam postur ritual yang dianut oleh para pemeluk agama Hindu Bali” (1996:414)
Agama di Indonesia tetap menjadi penanda identitas yang penting. Tetapi sistem identifikasi keagamaan ini jelas merupakan sebuah konstruksi dalam pengertian yang menekankan pada perbedaan agama dengan mengabaikan hubungan-hubungan sosial, politik, dan budaya yang melintasi batas-batas komunitas agama yang berbeda-beda. Sillander, contohnya, berbendapat bahwa afiliasi agama adalah bagian yang sangat penting dalam identitas Dayak (1995:86). Tetapi, afiliasi agama itu saja tidak bisa membedakan Dayak dari non-Dayak. Berpendapat bahwa Dayak adalah suatu identitas religius berarti mengabaikan karakteristik-karateristik sosial dan politik yang sangat sentral dalam kajian-kajian antropologis.”…
(dalam DR. Yekti Maunati, 2004, Identitas Dayak: Komodifikasi dan Politik Kebudayaan, Cetakan Kedua 2006, LKiS, Yogyakarta)
lalu mengapa tetap terjadi kekerasan
Sen berujar bahwa menggunakan identitas sebagai pintu masuk dan mesiu untuk kekerasan semakin hari semakin dianggap lumrah. Penjelasan ini berangkat dari India, dan kemudian menunjuk pada beberapa gejala di dunia. Hal yang paling menyolok dalam proses ini adalah bagaimana menggunakan identitas sebagai upaya radikalisasi pandangan-ke-dalam. Upaya radikalisasi ini bertemu dengan situasi dunia (:globalisasi) yang, harus diakui, juga mengalami pembelahan (divisive).
Namun, lagi-lagi, Sen dengan cerdas membuka kedok mereka yang menggunakan globalisasi untuk radikalisasi ke dalam. Sen menjabarkan bahwa bagaimanapun setiap manusia, atau setiap kelompok manusia menyerukan posisi mereka terhadap dunia. Ini berarti tidak ada moral yang bersifat tertutup –karena kalau tertutup, mengapa harus berseru kepada dunia?. “Kelompok anti-globalisasi”, begitu Sen, justru menjadi penanda penting bahwa moral itu sifatnya universal, seperti solidaritas dan upaya perjuangan keadilan dan kemakmuran.
Muncul lagi perdebatan bahwa jurang kaya miskin memunculkan “Barat dan anti-Barat”. Sen dengan ini mengarahkan kritiknya sekaligus pada semua kelompok. Misalnya, ia menunjuk Inggris. Inggris adalah negeri yang paling sukses dalam memperjuangkan multikulturalisme (dan Inggris menjadi negeri pertama di dunia yang secara legal menghapus diskriminasi dan perbudakan), tetapi di tahun ’80-an, Inggris bergerak menunjuk ‘monokulturalisme’ (yang kemudian diperbaiki lagi oleh pemerintahan Partai Buruh sejak tahun 1997. Inggris adalah satu-satunya negeri di dunia yang membuat penanda publik dalam beberapa bahasa sekaligus selain inggris, yaitu hindi, cina, urdu). Namun, monokulturalisme ini mengarah menjadi norma umum dunia, termasuk dengan tema “Perang melawan teror”.
Sen dan keterbatasannya
Sen tidak mengatakan soal keterbatasannya, tapi ia jelas mengakui bahwa ranah publik dan politik (suatu tema yang juga diperjuangkan oleh pemikir lain seperti Jurgen Habermas untuk menjadi wahana humanisasi) adalah ruang yang liar. Menunjuk identas lagi, misalnya, ia telah memberikan penjabaran secara filosofis dan sosiologis. Tapi problem birokrasi, atau analisis publik misalnya secara sengaja menunjuk individu pada ciri primordial. KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan polling misalnya menjadi alat kontrol yang dapat saja mengarah pada kekerasan. Untuk konteks KTP, konflik Aceh menjadi saksi, dimana KTP tidak hanya ditandai dengan agama, melainkan juga dengan warna bendera, yang hal ini semakin memperpanjang dan memperumit kekerasan di tingkat masyarakat.
Rumusan Sen, “a possible world” menunjuk pada semangatnya untuk terus menggali upaya. Seperti telah disebut di atas, buku ini bersifat non-exhaustive. Penjabaran filosofis dan sosiologis telah dipenuhi, dan lapangan publik masih amat terbuka pada agenda publik. Sen membuka jalan, sedang jalan yang ada inilah yang perlu diperjuangkan. ■
naskah oleh henry simarmata
Minggu, 11 Januari 2009
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar